devriesandpricepc.com

Hukum Perdata Adalah | Pengertian, Contoh & Bedanya dengan Hukum Pidana

hukum perdata

Hukum perdata adalah atau dikenal sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban individu dengan badan hukum. Hukum perdata pertama kali dikenal di Indonesia dalam bahasa Belanda yakni Burgerlijk Recht. Selanjutnya dikodifikasikan dan dialihkan bahasanya menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Tentunya pengertian hukum perdata dan contoh pasalnya sangat beragam dan menarik untuk diulas. Informasi selengkapnya, simak penjelasan berikut ini!

Pengertian Hukum Perdata

Ada beberapa pendapat para ahli terkait penelitian hukum perdata, diantaranya:

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur perorangan, antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya dalam satu negara.

Contoh Hukum Perdata

  1. Hukum Perkawinan

Hukum perdata yang pertama yaitu hukum perkawinan. Peraturan hukum perkawinan tersebut diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974. Pada dasarnya, status dari hukum perkawinan mempunyai hukum yang tidak kalah penting. Diantaranya yaitu mengatur mengenai pernikahan yang bisa dilakukan berdasarkan hukum agama, perkawinan akan didasarkan atas kesepakatan, aturan batas minimal usia menikah pada perempuan dan juga pada laki-laki.

  1. Hukum Waris

Contoh hukum perdata selanjutnya yang tidak kalah penting adalah hukum waris. Di dalam hukum waris akan mengatur mengenai pembagian harta peninggalan seseorang kepada anak-anaknya. Yang mana aturan hukum waris tersebut akan mengatur mengenai hal wasiat yaitu tentang siapa saja yang berhak menerima dan menolak warisan, harta peninggalan yang tidak teruru, fidei-commis, legitieme portie, hak mewarisi berdasarkan undang-undang, dan juga tentang pembagian warisan.

  1. Hukum Kekeluargaan

Contoh hukum perdata mengenai hukum kekeluargaan ini akan mengatur mengenai hubungan di dalam keluarga dan juga mengatur mengenai hubungan kekayaan yang sudah dimiliki. Hukum yang akan diulas umumnya akan berkaitan dengan hukum keturunan, kekuasaan orang tua, perwalian, pendewasaan, orang hilang, dan curatele.

  1. Hukum Perikatan

Selanjutnya contoh perdata yang tidak kalah penting untuk dipahami yaitu hukum perikatan. Adapun isi dari hukum perikatan tersebut diantaranya akan membahas mengenai perikatan yang bersyarat dari perjanjian sebenarnya, yaitu mengenai perikatan waktu, perikatan ancaman hukum, perikatan alternatif, dan masih banyak lagi.

  1. Hukum Kekayaan

Contoh hukum perdata selanjutnya adalah hukum kekayaan yang akan membahas mengenai dunia kekayaan dan hukum. Dimana hukum yang satu ini akan menjelaskan tentang berapa harta yang akan dibagikan. Termasuk juga membagikan objek ataupun barang yang akan dibagikan. Hukum perdata yang satu ini menawarkan tentang solusi atas permasalahan yang timbul dari adanya pembagian kekayaan.

  1. Hukum Perceraian

Siapa sangka bahwa kasus perceraian yang mungkin saja sudah menjadi hal wajar termasuk ke dalam contoh hukum perdata. Kita semua pasti tahu bahwa perceraian memang dilarang dan tidak boleh dalam peraturan agama. Tak hanya agama Islam saja, di agama lain pun seperti Katolik ataupun Nasrani juga melarang adanya perceraian. Pastinya perceraian yang terjadi juga ada undang-undang yang mengatur di dalamnya.

Perbedaan Hukum Perdata dan Hukum Pidana

Tentunya hukum perdata berbeda dengan hukum pidana dari beberapa aspek yang mendasari. Menurut Abdulkadir Muhammad (1990: 26-28), perbedaan perkara perdata dengan perkara pidana dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu:

  1. Dasar timbulnya perkara

Perkara perdata timbul karena terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang seperti diatur dalam hukum perdata. Sedangkan perkara pidana timbul karena terjadi pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Perbuatan pidana tersebut bersifat merugikan negara, mengganggu ketertiban umum, dan mengganggu kewibawaan pemerintah.

  1. Inisiatif berperkara

Dalam perkara perdata, inisiatif berperkara berasal dari pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan dalam perkara pidana, inisiatif berperkara berasal dari pihak penguasa negara melalui aparaturnya yaitu Polisi dan Jaksa Penuntut Umum.

  1. Istilah yang digunakan

Dalam perkara perdata, pihak yang mengajukan perkara ke muka hakim disebut “Penggugat”, sedangkan pihak lawannya adalah “Tergugat”. Dalam perkara pidana, pihak yang mengajukan perkara ke muka hakim disebut Jaksa Penuntut Umum. Pihak yang disangka melakukan kejahatan/perbuatan pidana disebut “Tersangka”, dan apabila pemeriksaannya diteruskan ke Pengadilan, maka pihak yang disangka melakukan kejahatan disebut “Terdakwa”.

  1. Tugas hakim dalam acara

Dalam perkara perdata, tugas hakim adalah mencari kebenaran sesungguhnya dan sebatas dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh pihak-pihak. Sedangkan dalam perkara pidana, tugas hakim yaitu mencari kebenaran sesungguhnya, tidak terbatas pada apa yang dilakukan oleh terdakwa, hakim mengejar kebenaran materiil.

  1. Tentang perdamaian

Dalam perkara perdata, selama belum diputus oleh hakim, selalu dapat ditawarkan perdamaian untuk mengakhiri perkara, sedangkan dalam perkara pidana tidak boleh dilakukan perdamaian.

  1. Tentang sumpah

Dalam perkara perdara, mengenal sumpah decissoire yaitu sumpah yang dimintakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain atau lawannya tentang kebenaran suatu peristiwa sedangkan dalam perkara pidana tidak mengenal sumpah tersebut.

Itu dia pengertian dan contoh hukum perdata serta perbedaanya dengan hukum perdana. Keduanya berbeda dan tidak bisa disamakan. Di Indonesia sendiri sudah ada hukum yang mengaturnya masing-masing.

Exit mobile version